Dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergitas kebijakan bidang pendidikan, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor tandatangani MoU Rancangan Kesepakatan Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate Lt.3 Jalan Diponegoro No.22 Bandung, Kamis (16/6/2022).
"Alhamdulillah, UIKA Baru saja menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana kedepan UIKA Bogor bersama 8 Perguruan tinggi Negeri (PTN) dan dan 31 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diminta memberikan kontribusi dan mengambil peran untuk sama-sama memajukan jawabarat diberbagai bidang melalui konsep pentahelix.”
, hal itu dijelaskan Rektor UIKA Bogor Prof. Dr. H.E. Mujahidin, M.Si, selepan penanandatangan MOU dilaksanakan.
Tentunya, lanjut rektor, sebagai institusi pendidikan kita akan mengambil peranan dan kontribusinya untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian serta dakwah islam sebagai ke-khasan UIKA Bogor bagi warga Jawa Barat terkhusus Bogor dimana kampus kita berada.
Oleh karena itu, ungkapnya, UIKA menyambut baik kerjasama ini, kami sangat gembira karena Pemprov Jabar begitu concern untuk melibatkan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergitas kebijakan bidang pendidikan untuk mengembangkan SDM maupun pengembangan-pengembangan di bidang lainnya sesuai kapasitas dan ke khas-an masing-masing perguruan tinggi.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng., menjelaskan bahwa dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek, itu sangat membutuhkan pemikiran dari para akademisi.
Diungkapkannya,”Sebanyak 744 Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Barat merupakan sebuah resources bagi kami. Gubernur Jawa Barat selalu menyinggung ciri-ciri negara maju berdasarkan 3 hal. Pertama, sumber daya manusianya. Kedua, pembangunan dari sisi infrastruktur dan ekonominya dan ketiga adalah reformasi birokrasinya. Ketiga ciri tersebut menjadi kebijakan Pemprov Jabar di dalam rangka mewujudkan Jabar Juara. Jadi, agak kurang pas jika Jabar Juara tidak membangun SDM, karena itu merupakan salah satu dari cirinya.”
Tentu saja, ungkapnya lagi, di dalam rencana pembangunan ini Pemprov Jabar menggandeng unsur pemerintah lainnya, bisnis atau pelaku usaha, masyarakat, media dan yang paling penting adalah para akademisi, ini biasa disebut pentahelix. Ini sejalan dengan program merdeka belajar, jadi para mahasiswa bisa belajar dimana saja, termasuk kami juga melakukan dynamic working arrangement dengan syarat mengetahui karakteristik organisasinya, jenis jabatannya, bagaimana track record-nya dan apakah orang tersebut mempunyai saksi disiplin.
“Pemprov Jabar mempunyai program-program unggulan di dalam pengembangan sumber daya manusia, kami sangat senang didukung oleh para akademisi. Beberapa diantaranya adalah Jabar Future Leaders Scholarship. Ini merupakan program bantuan biaya pendidikan tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk masyarakat Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1, S2, atau S3 yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik,” jelasnya.
Kemudian, lanjutnya lagi, ada Program Jabar Masagi, yaitu program yang bertujuan menguatkan fondasi generasi muda di Jabar dengan nilai-nilai pendidikan karakter melalui pendidikan budi pekerti yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Jabar. Berikutnya ada Program Sekolah Juara, jadi memang kita melakukan penguatan di area pendidikan. Jauh-jauh hari Pemprov Jabar juga meluncurkan program 300 Doktor (S3) bagi kalangan PNS kabupaten/kota se-Jabar. Itu merupakan effort yang dilakukan Pemprov dalam rangka penguatan sumber daya manusia Jawa Barat.
