Mencermati kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang saat ini masih dilanda kemarau dan kekeringan extrim karena dampak El Nino, Center for Regulation Policy and Governance (CRPG) Fakultas Hukum (FH) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan University of Technology Sydney (UTS) lakukan kolaborasi riset untuk ciptakan layanan sosial dasar masyarakat di pedesaan, terkait penyediaan air bersih berbasis masyarakat yang berketahanan iklim melalui program Kolaborasi Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Australia dan Indonesia (KONEKSI).
Kolaborasi penelitian ini dimulai dengan agenda Workshop Pembuka yang digelar di Hotel Oria Jakarta Pusat, Selasa (19/09/2023) dengan agenda Proyek Riset yang telah berlangsung dari Juli 2023 hingga Juli 2024, Hasil dari Audiensi Nasional ini akan membantu tim peneliti untuk menyempurnakan perangkat monitoring dan evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang berketahanan iklim.
Direktur CRPG, yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum UIKA, Dr. Mohamad Mova Al’Afghani Ph.D kepada media menjelaskan Workshop pertama telah dilakukan bertujuan untuk memberikan validasi atas pertanyaan penelitian, melakukan pemetaan awal atas ancaman perubahan iklim bagi keberlanjutan penyediaan air minum berbasis masyarakat di pedesaan, serta menjaring masukan dari pemangku kepentingan.
"Akhir-akhir ini hampir di seluruh wilayah indonesia terutama di Wilayah pedesaan, tengah mengalami krisis air bersih diakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan, kita misalnya dapat melihat Warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kesulitan mendapatkan air bersih setelah mengalami penurunan curah hujan yang signifikan.
Hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menyatakan, bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengkonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E-coli). Studi itu juga memperlihatkan bahwa 31 persen rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi air isi ulang, 15,9% dari sumur gali terlindungi, dan 14,1% dari sumur bor/pompa. Akses air minum layak di Indonesia mencapai 93 persen. Sedangkan akses air minum aman hanya 11,9 persen.
Laporan Proyeksi Ketersediaan Air oleh Badan Pusat Statistik bahkan menyebutkan, ketersediaan air per kapita di Indonesia diprediksi pada 2035 tersisa 181.498 meter kubik per kapita per tahun, berkurang jauh dari ketersediaan pada tahun 2010 yang mencapai 265.420 meter kubik per kapita per tahun". Ujar Mova, yang juga Pakar tata kelola lingkungan dan Hak Asasi manusia.
Ini artinya, lanjut Mova perlu ada campur tangan pemangku kebijakan untuk mengantisipasi dampak ini, mengingat air merupakan hajat utama masyarakat yang harus terpenuhi.
Lebih lanjut Dr. Mova Menjelaskan terdapat isu-isu yang muncul dan menjadi konsen CRPG FH UIKA dan Mitra diantaranya 1.) Kapasitas Community-Based Organizations (CBO) dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, termasuk kemampuan mereka dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, 2.) Pentingnya data dalam menilai risiko iklim serta adanya kebutuhan untuk data real-time serta alat dan teknologi yang dibutuhkan, 3.) Diskusi tentang penilaian risiko perubahan iklim dan peningkatan kapasitas yang diperlukan, 4) Konservasi sumber daya dalam sistem WASH, termasuk diantaranya perlindungan sumber dan daerah tangkapan air, Penggunaan ruang dan lahan serta dampaknya bagi air minum pedesaan, 5) Perencanaan dan manajemen bencana iklim bagi air minum pedesaan, 5.) Diskusi tambahan termasuk kapasitas keuangan KPSPAM untuk perbaikan setelah bencana, identifikasi bagian terlemah dari SPAM, serta peran anggaran daerah.
Selanjutnya, perangkat ini akan diuji cobakan di lebih dari 80 PAMSIMAS di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2024, akan diadakan Audiensi Nasional lainnya untuk mendiseminasikan perangkat ini serta rekomendasi regulasi yang dapat mendukung PAMSIMAS di Indonesia agar lebih berketahanan iklim dan inklusif.
Kegiatan ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah dan internasional.
