BOGOR - Pembangunan jalan, bendungan, pembangkit listrik, hingga proyek energi tidak hanya bicara soal beton dan teknologi. Di balik proyek besar, ada masyarakat yang bisa kehilangan lahan, berpindah tempat tinggal, atau mengalami perubahan mata pencaharian.
Isu itu menjadi fokus 3rd Ibn Khaldun International Conference on Applied and Social Sciences (IICASS) 2026 yang digelar Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Senin (7/9/2026).
Konferensi berlangsung paralel di UIKA Bogor dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Malaysia, serta diikuti peserta dari berbagai kota dan negara secara daring.
Tema yang diangkat adalah “Strengthening Social Safeguards for Sustainable Development: Advancing Inclusion, Resilience, and Equitable Transformation in a Changing World.”
Secara sederhana, konferensi ini membahas bagaimana pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
Rektor UIKA Bogor, Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si., menegaskan bahwa pembangunan harus didukung ilmu pengetahuan, tetapi tidak boleh kehilangan karakter dan nilai kemanusiaan.
“Pembangunan harus didukung oleh sains. Namun pembangunan yang hanya berbasis pengetahuan juga tidak cukup. Dibutuhkan karakter yang baik untuk menjaga stabilitas pembangunan,” ujarnya.
Menurut Prof. Mujahidin, kecerdasan tanpa integritas bisa melahirkan korupsi. Teknologi tanpa tanggung jawab juga berpotensi menciptakan kerusakan baru, sementara kekuasaan tanpa keadilan dapat melahirkan penindasan.
UIKA Bogor menjadi penyelenggara utama konferensi tersebut. UMK bertindak sebagai tuan rumah, sementara Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (IBIK) Bogor dan Abdelmalek Essaâdi University, Maroko, terlibat sebagai co-organizer.
Konferensi ini menghadirkan lima pembicara dari Indonesia, Malaysia, Tiongkok, dan Maroko.
Ketua Panitia IICASS 2026, Dr. Rimun Wibowo, S.P., M.Si., mengatakan tema perlindungan sosial dalam pembangunan lahir dari pengalaman nyata di lapangan.
“Pembangunan tidak pernah hanya soal beton dan baja. Di balik setiap kilometer jalan dan setiap megawatt listrik, ada keluarga yang harus pindah, ada petani yang kehilangan sawah, dan ada masyarakat yang cara hidupnya berubah,” katanya.
Menurut Rimun, perlindungan sosial bukan hambatan pembangunan. Sebaliknya, ia menjadi fondasi agar pembangunan bisa diterima masyarakat dan berjalan berkelanjutan.
Ia berharap konferensi ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berkembang menjadi kolaborasi riset, publikasi bersama, dan jaringan praktisi lintas negara.
Sejumlah topik dibahas dalam sesi pembicara. Dari Indonesia, Rimun mengangkat tantangan penerapan perlindungan sosial dalam proyek infrastruktur. Sementara Kamia Handayani, Ph.D. dari PLN membahas tantangan penerapan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial dalam proses transisi energi.
Dari Malaysia, Assoc. Prof. Dr. Hadhrami bin Ab. Ghani membahas pemanfaatan kecerdasan buatan, komputasi geospasial, dan data sosial untuk membantu pemerintah mengenali kelompok rentan lebih cepat.
Sementara Prof. Guoqing Shi dari Hohai University, Tiongkok, membagikan pengalaman penanganan pemukiman kembali akibat proyek pembangunan berskala besar. Adapun Prof. Dr. Amina Hachimi dari Abdelmalek Essaâdi University, Maroko, mengangkat hubungan antara pembangunan infrastruktur dan inklusi sosial.
Konferensi awalnya direncanakan terpusat di UMK. Namun, perubahan kondisi penerbangan membuat delegasi dari Bogor tidak dapat berangkat. Format kemudian diubah menjadi hybrid tanpa mengurangi agenda utama.
“Dalam hitungan jam kami bisa memindahkan format acara tanpa mengurangi satu pun sesi,” ujar Rimun.
Setelah sesi utama, konferensi dilanjutkan dengan presentasi paralel dalam delapan subtema, mulai dari kebijakan publik, ekonomi berkelanjutan, pendidikan dan transformasi digital, perubahan iklim, kesehatan, pengembangan wilayah, teknologi, hingga budaya dan masyarakat.
Makalah terpilih akan ditindaklanjuti untuk publikasi pascakonferensi.
Melalui IICASS 2026, UIKA Bogor tidak hanya memperluas jejaring akademik internasional, tetapi juga menempatkan isu pembangunan berkeadilan sebagai bagian penting dari kolaborasi global.
